Sejumlah anggota Komisi I DPR menjelaskan mengenai posisi Parlemen dan Pemerintah Indonesia terkait persoalan di Papua kepada delegasi Parlemen Inggris.

Hal itu mengemuka saat Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan, intelejen, Luar Negeri, Komunikasi dan informasi menerima delegasi Parlemen Inggris yang dipimpin Anne McGuire, di Gedung Nusantara I, Senin, (25/6).

"Papua menjadi isu internasional yang sangat seksi dan bukan hanya inggris tetapi negara lainpun pasti menyinggung soal Papua ini. tugas parlemen itu memberikan kejelasan kepada parlemen negara lain,"papar Anggota DPR Tantowi Yahya seusai menerima delegasi Parlemen Inggris.

Menurutnya, Pemerintah melihat tidak ada masalah yang besar di Papua, sementara Parlemen melihat ada hal fundamental yang harus diselesaikan segera oleh pemerintah, maupun parlemen. "Begitu juga dengan parlemen Inggris dan pemerintah posisi mereka berbeda menanggapi isu separatisme, itu namanya check and balances,"ujarnya.

Selain isu pertahanan, lanjutnya, Pertemuan antar anggota Parlemen  juga membahas isu yang terkait  intelejen, luar negeri dan informasi. "banyak hal yang dapat kita sinergikan dan lakukan sehingga dapat terbina kerjasama antara parlemen Indonesia dan inggris. Hal ini sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah Indonesia untuk membangun second track diplomacy,"tegasnya.

Tantowi menjelaskan, pertemuan tersebut juga sempat membahas mengenai ketegangan terkait Cina Selatan dan keterlibatan negara lainnya dalam konflik itu. "Ini merupakan persoalan yang tidak unjung usai, banyak pihak yang terlibat disitu, seperti Cina, Filipina, dan Vietnam, dan negara lainnya,"katanya

Menurutnya, ini tidak bisa diselesaikan tanpa campur tangan dan keikutsertaan pihak lain sebagai penengah. "kita mengharapkan Inggris karena kedekatan dengan AS bisa membujuk mereka, Indonesiapun dapat memainkan perannya karena kedekatan dengan Cina. supaya tidak terjadi ketegangan yang semakin memuncak dan konflik terbuka di masa datang,"paparnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.